pelaksanaan pembangunan nasional. HR. pelaksanaan pembangunan nasional

E. ketentuan umum 2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah (1) satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan; (2) untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan; (3) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Bahasa Indonesia Sebagai pengembangan kebudayaan Nasional, Ilmu dan. (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: a. dilaksanakan melalui Rancangan Malaysia Keenam dan Ketujuh. 02/2022 B. Dalam tempoh pelaksanaan DEB (1971 - 1990), ekonomi Malaysia telah berkembang dengan pesatnya walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Skala prioritas . 02/04/2022 Segera. go. Selanjutnya, Bambang mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan IKN akan melibatkan banyak pekerja di lapangan. (2) Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini. . Permen PPN Bapppenas No. Membangun Kesejahteraan Masyarakat. Peraturan ini juga mencakup. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 14. Pada kesempatan berpidato di Leaders Retreat Sesi II KTT G-20 di Hamburg Jerman pada tanggal 7 Juli 2017, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para pemimpin negara G-20 tentang komitmen. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwasanya RPJP Nasional merupakan penjabaran daripada tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang mana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) RPJM Nasional dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sekretaris Kabinet; 3. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam indikator–indikator antara lain: (1) indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 2l ayat(2l,pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2006 tentang Tata Cara. Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana. b. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Sejak Oktober 1966 pemerintah Orde. Dadang Solihin • 104. 22. Trilogi Pembangunan dan 8 Jalur Pemerataan. banjarkab. D. Dilakukannya pembangunan nasional pada masa Orde Baru mempunyai tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selama masa Orde Baru, pemerintah. Bank Umum; b. Pembangunan Lima Tahun. Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma Pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu. evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan Proyek - 2 - yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara; c. . (4) Sistem Perencanaan. (4) Dalam pelaksanaan evaluasi di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):. 000 yang telah diundangkan pada 6 April. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah adalah dokumen yang berisi ringkasan informasi untuk pengusulan kegiatan yang dibiayai dari Hibah. Untuk memperkukuh negara kesatuan dan memperlancarpenyelenggaraan pembangunan nasional, pelaksanaan pemerintahan di daerah didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi,sekonsentrasi, dan pembantuan. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, dan pelaksanaan. pancasila dan UUD 1945. May 17, 2021 · Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional perlu diimplementasikan sebagai kerangka kognitif guna mengidentifikasikan dirinya sebagai landasan pembangunan nasional, arah pembangunan nasional, etika pembangunan nasional, dan pembangunan moral. Kementerian PPN/Bappenas dalam perannya sebagai koordinator melakukan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka. 9. Yang isinya: Menciptakan ketenangan politik. Memeratakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Pemerintah Dorong Pengembangan PSN Prioritas di Berbagai Wilayah. B. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004. Karena itu, kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional menjadi salah satu prioritas pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional A. Peran selaku stabilisator Sebagai stabilisator, yaitu pemerintah harus mampu menciptakan adanya keadaan politik sosial dan ekonomi yang stabil dan mantap. (4) Dalam pelaksanaan evaluasi di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):. Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B sebanyak 1 (satu) balai; 3. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Sosial Politik. pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (4) RPJM Nasional dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Adanya perubahan-perubahan tersebut adalah akibat dari adanya kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya. Pemerataan dan Percepatan Bangunan dari Berbagai Sektor. Jadi dari beberapa unsur pokok perencanaan pembangunan diatassinergi dengan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Kementerian/Lembaga melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga; b. Pembangunan Hukum Nasional di Jakarta, 9 November 2016). Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. DKI Jakarta melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IV telah menargetkan pembangunan jalan baru sampai tahun 2019 yang tersebar di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat (Renstra BBPJN IV, 2015-2019) Tabel 3. PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk menyusun peraturan tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional perencana serta dalam rangka memberikan panduan terkait pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional perencana, perlu ditetapkan Surat. Fungsi utama perbankan nasional yaitu, kecuali…. Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P. Sesuatu yang tidak boleh Asas pembangunan nasional adalah prinsip pokok yang harus iterapkan dan d dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah disusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 16. 3. 39. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Namun selama dua puluh tahun Indonesia merdeka, yakni tahun 1945-1965, bangsa Indonesia belum mampu. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum. Liputan6. 1. b. 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. Kabinet Pembangunan I. Dalam buku Ekonomi Pembangunan (1998) oleh Rustian Kamaludin. Tanggapan . Mulai dari. id 4. Peraturan Presiden Tentang No. BPR Syariah Harta Insan Karimah, Tangerang. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Desa merupakan bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional memiliki tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan. 1K views. Feb 18, 2021 · Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam. “ Sembilan Bidang Pembangunan Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 (Sesuai Bidang Pembangunan pada RPJPN 2005-2025 sebagaimana UU. Menuju 2023, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, Indonesia perlu menjaga momentum pemulihan ekonomi. Sedangkan fungsi dari. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Peranan Aparatur Pemerintah dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan di Indonesia. Strategi Pembangunan Nasional (Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2014) 2. idkeseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis dibidang penanganan jalan nasional yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan. (3) Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan standar persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 165 C. Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan pembangunan nasional tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. , MMRS. pembangunan nasional; (b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan. bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah; dan d. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);. 2. Skala prioritas. Bahasa Indonesia. Untuk memperkukuh negara kesatuan dan memperlancarpenyelenggaraan pembangunan nasional, pelaksanaan pemerintahan di daerah didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi,sekonsentrasi, dan. Pembangunan Nasional yang disingkat dengan (SPPN). pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; i. Feb 1, 2018 · Dalam dinamikanya pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional memang terdapat tiga kendala yaitu berkenaaan dengan pertama , hambatan perolehan tanah lalu kedua, kesesuaian dengan rencana. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung pada tingkat Nasional untuk kepentingan tata-cara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta pemerintahan. Pasal 5 SKN menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan. 1K views. PERMASALAHAN 1. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung pada tingkat Nasional untuk kepentingan tata-cara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta pemerintahan. Jurnal Ilmu Komunikasi | Vol. Dalam aturan bernomor 86/2020 menjelaskan RKP tersebut adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kelembagaan, serta kerangka. c. go. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. (2) Balai Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala. Program-program tersebut. data dan informasi 8. Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana. pelaksanaan RPJM Nasional. Seharusnya bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, untuk mengejar keterbelakangan akibat penjajahan. Seluruh Indonesia SURAT EDARAN BERSAMA NOMOR : 050/3499/SJ. 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman; 4. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 2. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan. Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) serta dalam rangka meningkatkan kualitas aplikasi yang dibangun oleh seluruh unit kerja di Kementerian. Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang,. “RPJM Nasional dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional,” bunyi Pasal 2 ayat 4. Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P. saat itu Presiden Soekarno dituntut agar mau menandatangani sebuah surat yang kemudian disebut "SUPERSEMAR", dimana inti dari surat tersebut adalah presiden soekarno. Peningkatan Produktivitas, Kunci Perencanaan Pembangunan Nasional di 2023 Berita Utama - Kamis, 21 April 2022 . kepala badan perencanaan pembangunan nasional salinan peraturan menteri perencanaan pembangunan nasionai,/ kepala badan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan efisensi penggunaan sumber daya nasional dalam. Evaluasi pelaksanaan rencana. 2 Fungsi dan Peran Bahasa dalam Pembangunan Bangsa IndonesiaKetersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. 22. Pemerintah Pusat. Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan Ketahanan Nasional. Tahapan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: Penyusunan rencana. Evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Pemerintah daerah. Selasa, 12 September 2023 CariSehingga seluruh proses pembangunan nasional berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. pelaksanaan dari program‑program tersebut diarahkan untuk dapat memecahkan kelima masalah pokok termasuk masalah‑masalah lintas bidang yang telah diuraikan di atas. go. (3) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan dengan berpegang pada prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraannya, antara lain: o Kesemestaan, bahwa pembangunan nasional bersifat komprehensif, artinya menyatukan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 154 Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004. 2. 36. Pasal 3Komunikasi dalam Pembangunan Nasional Risyart Alberth Far Far Fakultas Pertanian Universitas Pattimura E-mail: alberth. Photo by ThisIsEngineering on Pexels. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kedudukan pancasila dalam pembangunan nasional mempunyai arti dan makna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehari-harinya. - Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 4/JUKLAK/SESMEN/12/2014 TENTANG PEDOMAN TRILATERAL MEETING (PERTEMUAN TIGA PIHAK) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019 Menimbang :. LATAR BELAKANG Salah satu mandat UU No. Dari tujuan bank syariah yang tercantum dalam UU No 21 Tahun 2008 Pasal 3 diatas kita dapat mengetahui bahwa tujuan perbankan syariah adalah untuk menunjang pembangunan nasional dengan indikatorKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Jakarta, 16 Juni 2021 Yth. Hasil maupun pelaksanaan pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu hanya mementingkan kebutuhan manusia, namun mengabaikan pertimbangan etis. ASAS DAN TUJUAN 3. PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3. 23. Referensi. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di Kementerian. Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019. Dalam buku Pembangunan Nasional (2010) oleh Heliarta pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penjelasan Umum UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. target pembangunan nasional di masing-masing urusan, pelaksanaan Prioritas Nasional dan pencapaian target pembangunan nasional yang tercantum pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional dan/atau Major Project; b. 159 A. Dokumen Usulan Kegiatan Hibah adalah dokumen yang memuat latar belakang, tujuan, rLlang. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang OrganisasiPelaksanaan pembangunan nasional yang baik ditentukan oleh peran dan strategi pembangunan yang dilakukan secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Beranda; Berita; Berita Utama ; JAKARTA – Di 2023 mendatang, isu. Sos 1. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; 8. 670 di tahun 2019, sangat wajar jika pembangunan yang terjadi di desa merupakan dasar dari pembangunan nasional. Liputan6. Berlaku. Pembangunan nasional sendiri merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam RPJPN 2005-2025 telahPEMBANGUNAN NASIONAL MENTERI KEI-JANGAN RI 18 April 2022 Nor-nor Sifat Lampiran S- 353 /MK. Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai. HR. Fiesty Utami • 15. 2. Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b. Pembahasan: Trilogi pembangunan pada Masa Orde Baru: Stabilitas nasional.